KAB MALANG
Kamis (5/11/2026) – Aktivitas pembangunan konstruksi beton di Jalan Raya Malang–Surabaya, tepatnya di depan SPBU Mondoroko, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, menjadi perhatian publik. Pasalnya, pekerjaan pembangunan di lokasi tersebut terlihat bersinggungan dengan saluran air yang diduga merupakan bagian dari jaringan irigasi.
Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah muncul informasi bahwa izin pemagaran telah dimiliki, sementara perizinan untuk pembangunan di atas saluran irigasi disebut masih dalam proses.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara dokumen perizinan yang telah diterbitkan dengan pekerjaan konstruksi yang saat ini terlihat di lapangan.
Berdasarkan dokumentasi yang dihimpun tampak konstruksi beton berada di bagian tepi lahan. Pada salah satu sisi, saluran air terlihat berada di bawah atau tertutup struktur beton yang sedang dikerjakan.
Kondisi ini perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, terutama untuk memastikan apakah konstruksi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.
Kepala Desa Banjararum, Ja’fari, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (4/11/2026), membenarkan bahwa izin yang diketahui pemerintah desa saat ini adalah izin pemagaran.
“Yang kami ketahui, saat ini hanya izin pemagaran. Kalau izin bangunan di atas drainase masih proses dan sudah kami imbau kepada pemilik tanah untuk segera menyelesaikan,” ungkap Ja’fari.
Ia menjelaskan, pemerintah desa sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan perwakilan pemilik lahan. Dalam komunikasi tersebut, pihak desa telah menyampaikan agar persoalan perizinan, khususnya terkait rencana pembangunan di atas saluran air, segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, koordinasi dengan instansi pengelola irigasi juga diperlukan karena pemanfaatan area di atas saluran berkaitan dengan kewenangan teknis instansi terkait.
Sementara itu, Camat Singosari, Wellem, menyampaikan bahwa pihak kecamatan masih melakukan koordinasi dengan PUSDA Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Keterangan pemerintah desa tersebut menjadi poin penting dalam menelusuri legalitas pembangunan di kawasan Mondoroko.
Sebab, izin pemagaran dan persetujuan teknis pemanfaatan area di atas saluran air merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Kepemilikan izin untuk mendirikan pagar tidak serta-merta dapat diartikan sebagai persetujuan terhadap seluruh pekerjaan konstruksi, terlebih jika pembangunan bersinggungan dengan jaringan irigasi atau infrastruktur pengairan.
Karena itu, perlu dipastikan apakah konstruksi beton yang terlihat di lokasi telah tercantum dalam dokumen teknis yang disetujui atau masih membutuhkan rekomendasi maupun persetujuan tersendiri.
Selain itu, status penguasaan lahan juga perlu diperjelas. Apakah seluruh bagian yang dibangun benar-benar berada di atas tanah milik pribadi, atau terdapat bagian yang masuk dalam ruang milik jaringan irigasi maupun aset pemerintah.
Pasalnya, kepemilikan tanah dan kewenangan pemanfaatan jaringan pengairan merupakan dua aspek hukum yang berbeda.
Di luar persoalan administrasi, dampak pembangunan terhadap fungsi saluran air juga tidak boleh diabaikan.
Saluran drainase maupun irigasi memiliki peran penting dalam mengalirkan air. Apabila terjadi penyempitan, penutupan, atau perubahan dimensi tanpa perhitungan teknis yang memadai, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kapasitas aliran.
Terlebih ketika debit air meningkat akibat curah hujan tinggi, keberadaan konstruksi yang tidak sesuai perencanaan teknis berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan sekitar.
Meski demikian, untuk memastikan ada atau tidaknya gangguan terhadap fungsi saluran di lokasi tersebut, diperlukan pemeriksaan langsung oleh instansi teknis yang berwenang.
Pemeriksaan setidaknya mencakup kondisi saluran, ukuran dan kapasitas aliran, konstruksi penutup, serta kesesuaian pekerjaan fisik dengan rekomendasi teknis yang diberikan.
Ada sejumlah hal yang patut mendapatkan penjelasan agar persoalan pembangunan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Pertama, aspek administrasi perizinan. Apakah izin pemagaran yang dimiliki sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan? Apakah pembangunan konstruksi beton telah memiliki dokumen persetujuan tersendiri?
Kedua, aspek persetujuan teknis. Bagaimana status permohonan pemanfaatan area di atas saluran yang disebut masih berproses? Apakah PUSDA Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atau memberikan rekomendasi teknis?
Ketiga, aspek perlindungan infrastruktur publik. Apakah lokasi pembangunan bersinggungan dengan ruang milik jaringan irigasi atau aset pemerintah? Jika benar, ketentuan apa yang harus dipenuhi sebelum area tersebut dimanfaatkan?
Ketiga aspek tersebut penting untuk memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengganggu fasilitas yang memiliki fungsi untuk kepentingan masyarakat.
PUSDA Provinsi Jawa Timur diharapkan memberikan penjelasan mengenai status saluran air di kawasan Mondoroko, termasuk kewenangan pengelolaannya dan tahapan persetujuan pemanfaatan area di atas saluran.
Di sisi lain, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang perlu memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup perizinan bangunan serta kesesuaian konstruksi yang sedang dikerjakan.
Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, instansi berwenang diharapkan melakukan pemeriksaan dan menentukan langkah sesuai kewenangannya.
Satpol PP Kabupaten Malang juga dapat menindaklanjuti apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan daerah.
Penataan ruang di wilayah Kabupaten Malang sendiri mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024–2044. Namun, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, ketentuan teknis, dan kondisi faktual di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum memperoleh keterangan langsung dari pemilik lahan maupun penanggung jawab pembangunan terkait dasar perizinan, ruang lingkup pekerjaan konstruksi, serta perkembangan permohonan persetujuan pembangunan di atas saluran air.
Klarifikasi dari pemilik lahan diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh sekaligus memenuhi prinsip pemberitaan berimbang.
Awak media juga akan berupaya meminta konfirmasi lebih lanjut kepada PUSDA Provinsi Jawa Timur, DPKPCK Kabupaten Malang, serta instansi terkait lainnya.
Persoalan ini bukan semata-mata untuk mempersoalkan aktivitas pembangunan, melainkan memastikan bahwa setiap pekerjaan konstruksi berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan kepentingan umum.
Sebab, pertanyaan mendasarnya bukan hanya apakah izin pemagaran sudah dimiliki, tetapi juga apakah konstruksi beton yang bersinggungan dengan saluran irigasi telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis.
Pembangunan dan kepentingan pemilik lahan tentu perlu dihormati. Namun, perlindungan jaringan pengairan serta fungsi infrastruktur publik juga harus menjadi perhatian bersama.
Jangan sampai pembangunan berjalan lebih dahulu, sementara persoalan persetujuan teknis yang menyangkut kepentingan publik belum sepenuhnya tuntas.
(Ananta) 