PASURUAN – MINITORSIGAP.COM__, Aroma politik memanas di tubuh Partai Golkar Kabupaten Pasuruan. Pergantian pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan pelaksana tugas (Plt) secara mendadak menuai kritik tajam dari kader internal. Mereka menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan partai berlambang pohon beringin.
Pergantian ini dianggap melanggar Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 02/DPP/Golkar/IV/2025, yang menjadi landasan penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda). Juklak tersebut mengatur bahwa masa jabatan pengurus yang telah berakhir diperpanjang otomatis hingga Musda diselenggarakan, tanpa perlu ada pembaruan Surat Keputusan (SK). Penunjukan Plt hanya dibenarkan jika pengurus melakukan pelanggaran berat atau berhalangan tetap. Namun, menurut kader, kondisi tersebut tidak terjadi di Pasuruan.
Ketua Kosgoro Kabupaten Pasuruan, Wahyudi, menjadi salah satu tokoh yang vokal menentang keputusan ini. Ia menilai langkah sepihak ini menciderai marwah partai dan berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan akar rumput Golkar.
“Dalam AD/ART dan Juklak Nomor 2 sudah jelas. Pergantian ini tanpa pemberitahuan resmi, saya anggap ini penodaan politik dan preseden buruk bagi Golkar,” ujarnya pada Rabu (22/10/2025).
Wahyudi menjelaskan bahwa DPD Golkar Kabupaten Pasuruan telah dua kali mengajukan permohonan pelaksanaan Musda ke tingkat provinsi dan pusat. Usulan pertama diajukan pada 1 September untuk pelaksanaan 28 September 2025, namun tidak mendapat respons. Upaya kedua, untuk 25 Oktober, juga belum membuahkan hasil. Namun, tiba-tiba muncul kabar pergantian pengurus dengan Plt tanpa penjelasan resmi.
“Pertanyaannya, apakah pengurus lama melanggar aturan atau berhalangan tetap? Jawabannya tidak. Maka, mengganti mereka dengan Plt jelas menyalahi juklak,” tegasnya.
Wahyudi menduga ada agenda tersembunyi di balik langkah politik ini, terkait dengan perebutan pengaruh menjelang Musda. “Tujuannya mengarah untuk memenangkan calon yang mereka dukung,” imbuhnya.
Dinamika di Pasuruan ini diduga berkaitan dengan peta politik internal Golkar di tingkat nasional. Sejak awal 2025, partai yang dipimpin Airlangga Hartarto ini mengalami dinamika internal antara kelompok yang ingin mempertahankan kepemimpinan lama dan kelompok yang mendorong regenerasi menjelang Pemilu 2029.
Di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur, penunjukan Plt disebut sebagai bagian dari strategi konsolidasi kekuatan menjelang Musda provinsi dan nasional. Seorang sumber internal Golkar yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Plt biasanya punya kewenangan untuk menyiapkan Musda. Dari situ, arah dukungan bisa dibentuk.”
Meskipun belum ada pernyataan resmi dari DPD Golkar Jatim maupun DPP Golkar, pergantian pengurus di Pasuruan menimbulkan pertanyaan besar: apakah ini sekadar rotasi administratif atau bagian dari manuver politik menjelang Musda?
Polemik ini menegaskan bahwa politik lokal dan nasional di tubuh Golkar saling terkait erat. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, kisruh internal di Pasuruan dapat menjadi sinyal buruk bagi konsolidasi Golkar di tingkat bawah, yang dapat memengaruhi upaya partai untuk mempertahankan posisi di panggung nasional menjelang Pemilu 2029.
Kang_Slmt
